REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan, urusan jilbab polwan ini harus ada pengaturan yang lebih lanjut.  Apalagi Polri merupakan pihak yang terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

"Saya setuju dengan pengaturan jilbab polwan  tapi jilbab polwan ini harus diatur dengan peraturan yang jelas. Aturan jilbab polwan jangan hanya dengan ucapan saja," kata Pramono di Gedung DPR RI, Rabu, (3/12).

Kalau memang polwan sudah diperbolehkan mengenakan jilbab dan sudah menjadi ketentuan, ujar Pramono,  maka harus segera ada peraturannya. Ini perlu dilakukan agar ada keseragaman.

"Jangan penggunaan  jilbab tersebut malah  memberikan kesempatan pada anggota polwan untuk tampil  colour full berani beraneka ragam. Jadi harus ada seragam jilbab polwan yang membedakan polisi dengan masyarakat awam," kata Pramono.

Sementara itu, Capres PKB sekaligus Raja Dangdut ternama Rhoma Irama mengatakan, ia memaklumi jika  alasan Polri  menunda jilbab polwan  karena belum ada aturannya. Tetapi Polri seharusnya memberikan alasan yang masuk akal.

Menurut Rhoma, mengenakan  jilbab itu  bagi orang yang beragama itu merupakan bagian dari HAM. Maka  harus dihormati keinginannya.

"Kalau memang penundaan itu masuk akal, misalnya karena seragam jilbabnya belum ada. Mungkin dananya juga belum ada, itu bisa diterima alasannya,"kata Rhoma.

Rhoma berharap penundaan penggunaan jilbab bagi polwan tak terlalu lama sebab ini bagian dari kebebasan beragama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika