REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menduga terjadi adanya kejahatan keluarga dari Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah di Banten. Hal ini dilihat dari politik dinasti yang telah mengakar di Banten.
"Kita melihat beberapa daerah itu (Banten) mempraktikan praktik politik dinasti, dinasti kekuasaan dan kita lihat itu sebenarnya sangat rentan dengan perilaku dan kejahatan korupsi," kata Samad yang ditemui usai acara di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/12).
Samad menjelaskan dalam proses sentralistik menjadi desentralistik dalam beberapa tahun terakhir, terjadi banyak perubahan yang terjadi pada sistem perpolitikan di Indonesia. Namun di Banten yang terjadi malah mempraktikkan politik dinasti dalam kekuasaan di daerah tersebut.
Menurutnya politik dinasti tersebut sangat rentan dengan perilaku dan kejahan korupsi. Maka itu KPK selalu memberikan peringatan terkait adanya politik dinasti dan dinasti kekuasaan yang banyak terjadi di Banten.
Mengenai indikasi terjadinya korupsi di Banten, ia memaparkan selama ini banyak sekali informasi yang diadukan dan dilaporkan masyarakat ke KPK. Selain dari masyarakat, KPK juga telah menerima laporan indikasi terjadinya korupsi di Banten dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Semua laporan tersebut, lanjutnya, masih dalam tahap pendalaman yang masih dibutuhkan validasi dan verifikasi. "Korupsi di Banten itu banyak, saking banyaknya saya lupa itu ada beberapa poin. Ini masih harus divalidasi dan verifikasi untuk mencari alat bukti," tegas Samad.
Sejauh ini kasus di Banten yang sudah naik ke tahap penyidikan, yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) kedokteran umum di puskesmas di Tangerang Selatan dan kasus suap penanganan sengketa pilkada di Kabupaten Lebak.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, salah satunya adalah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan merupakan adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Ikuti Whatsapp Channel Republika