REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Ramadhan Pohan membantah isu yang menyebut penundaan jilbab polwan atas permintaan kalangan Istana.

"Demokrat mendukung penggunaan jilbab Polwan dan mendukung dikeluarkannya SK Jilbab," ujar Ramadhan, Sabtu (7/12).

Menurut Ramadhan, kebijakan penundaan penggunaan jilbab Polwan menjadi kebijakan mandiri Polri secara lembaga. Sehingga ia memastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun termasuk Istana dalam permasalahan tersebut.

Anggota DPR lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fahri Hamzah mengatakan, permasalahan jilbab Polwan ini dibuat sulit oleh Polri. Pasalnya, permasalahan yang biasa ini dikhawatirkan menutup hal lainnya yang lebih besar. Ia berharap Kapolri segera menuntaskan permasalahan jilbab Polwan.

Sebelumnya, Wakapolri dan Kapolri sepakat menunda penggunaan jilbab bagi anggota polwan muslimah. Keduanya meminta seluruh elemen masyarakat dan polwan untuk bersabar hingga surat keputusan yang mengatur penggunaan jilbab diterbitkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika