REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi mengatakan secara umum, semakin lama partai Islam semakin gagal total. Karena desain institusi membuat partai-partai Islam termarginalkan.
"Menurunnya pilihan terhadap partai Islam juga terjadi di negara-negara Islam lainnya. Partai Islam tak pernah menang, bahkan di Pakistan sekalipun yang menyatakan diri sebagai negara Islam," kata Burhanuddin dalam diskusi bertema 'PKB dan Masa Depan Politik Nahdliyin' di Jakarta, Ahad (8/12).
Memang, lanjut Burhanuddin, di negara seperti Mesir dan Tunisia kekuatan Islam bisa menjadi penguasa. Itu terjadi karena rezim otoriter tidak mampu memberikan insentif ekonomi. Sehingga rakyat negara tersebut menjadikan kekuatan Islam sebagai alternatif.
Namun, di Indonesia, seberapapun otoriternya rezim Soeharto, ada sedikit janji ekonomi ekonomi yang trepenuhi. Sehingga partai Islam tidak dipandang sebagai alternatif.
Saat pergeseran rezim terjadi, sistem multi partai kembali diterapkan. Dalam sistem tersebut, oemilih akan mengikuti kurva normal. "Pemilih berlari ke tengah. Semua parpol kemudian mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka, bermigrasi ke tengah," ujarnya.
Seperti saat PKS dan PAN yang mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka. Atau PDI Perjuangan yang mendeklarasikan diri dengan kekuatan Baitul Muslimin. Hingga PKB yang menyatakan sebagai partai plural. "Tapi ternyata secara elektoral tidak ada pengaruh. Suara partai nasionalis justru lari ke partai nasionalis yang lain, bukan kepada partai Islam," jelas Burhanuddin.
Sistem multi partai kemudian bergeser kepada pengabaian ideologi dan platform partai. Kekuatan logistik dan finansial menjadi kekuatan utama. Hal tersebut terjadi pada dua periode pemilu sebelumnya, tahun 2004 dan 2009. Di mana dalam dua periode tersebut suara partai Islam semakin tergerus.
"Kalau sudah bicara tentang modal finanasial, partai Islam yang palin gdirugikan. Karena infastruktur partai Islam tidak sekuat partai nasionalis, partai islam fakir logistik," kata BUrhanuddin.
Karena itu, Burhanuddin menilai partai Islam harus memiliki gagasan dan kepentingan untuk melakukan reduksi atau penyederhanaan partai politik. Misalnya ide beberapa partai dengan platform yang jelas seperti partai nasionalis kanan, nasionalis kiri, islam tradisional, dan Islam modern.
Dengan begitu, masyarakat akan diajak melakukan pertukaran gagasan. Tidak hanya sekadar menjadikan statistik sebagai alat tempur, tetapi hanya sebatas alat ukur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika