REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kini resmi menjadi milik pemerintah secara penuh. Hal ini terjadi setelah Indonesia-Jepang menandatangani kesepakatan pengambilalihan perusahaan Proyek Asahan tersebut.
Penandatanganan oleh kedua belah pihak berlangsung di Ruang Garuda, Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (9/12). Kesepakatan atas Inalum itu harus menunggu berminggu-minggu atau berlangsung sejak 31 Oktober 2013 hingga hari ini.
Sebelumnya, rencana pengambilalihan perusahaan tersebut direncanakan selesai terlaksana pada akhir Oktober tapi karena ada beberapa kesepakatan yang belum selesai membuatnya berlarut-larut.
Proyek Asahan merupakan kerja sama persahabatan Indonesia-Jepang untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Toba Samosir dan Pabrik Peleburan Aluminium (PPA) di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara. Masa operasional PT Inalum adalah 30 tahun atau 1 November 1983-31 Oktober 2013 sesuai "Master Agreement" Proyek Asahan.
Porsi kepemilikan saham beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir adalah 41,13 persen milik pemerintah dan 58,87 persen dikuasai investor Jepang.
Inalum memiliki kapasitas dengan desain awal untuk memproduksi 225 ribu ton aluminium ingot per tahun dengan sumber listrik PLTA Asahan II berkapasitas terpasang 640 Megawatt.
Ikuti Whatsapp Channel Republika