REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- AS memastikan kuat mendukung lembaga demokrasi dan proses demokrasi di Thailand, sekutu dan teman lama. Keterangan itu disampaikan Departemen Luar Negeri, Senin (9/12).
Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra mengumumkan pembubaran Majelis Rendah Parlemen di negeri itu dan menyerukan pemilihan umum dini guna berusaha meredam krisis politik mendalam di negeri tersebut.
"Perdana Menteri Yongluck telah menyerukan pemilihan umum sebagai cara bergerak maju di tengah demonstrasi dan ketegangan politik yang berlangsung," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki di dalam satu pernyataan, sebagaimana dilaporkan Xinhua.
Sejak kerusuhan terakhir di Thailand meletus pada November, bentrokan antara pendukung pemerintah dan pemrotes anti-pemerintah telah berubah jadi kerusuhan. Tiga orang tewas dan 127 orang lagi cedera dalam satu bentrokan di Ramkhamhaeng University di Bangkok, Ibu Kota Thailand, pada 2 Desember.
"Kami mendorong semua pihak yang terlibat agar menyelesaikan perbedaan politik mereka secara damai dan demokratis dengan cara yang mencerminkan keinginan rakyat Thailand dan memperkuat peraturan hukum," kata Psaki