REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) diprediksi tidak akan berjalan lancar. Sebab, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PU hingga kini masih menemui kendala soal lahan di sekitar waduk dan sungai yang masih ditinggali masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemprov akan melakukan pembebasan lahan warga dalam kurun waktu dua tahun, sejalan dengan pengerjaan JEDI paket satu. "Relokasi tidak ada masalah. Sudah oke," ujar dia saat meresmikan dimulainya proyek JEDI paket satu, di Waduk Melati, Tanah Abang, Rabu (11/12). 

Mantan wali kota Solo tersebut mengatakan, proses relokasi warga akan dilakukan seperti halnya pemindahan warga Waduk Pluit dan Waduk Riario. Pemprov DKI akan menyiapkan rumah susun bagi 34 ribu warga yang akan terkenda dampak normalisasi. Jokowi menyebut, pembangunan rumah susun bagi warga akan mulai dikerjakan tahun depan.

JEDI merupakan program kerja sama antara Pemprov DKI dengan Bank Dunia dalam melakukan normalisasi sungai dan waduk. Program ini terdiri dari tujuh paket yang dikerjakan oleh Pemprov DKI dan Kementerian PU. 

Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PU Pitoyo Subandrio mengatakan, proyek yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat yakni JEDI paket dua yang meliputi Cengkareng Drain dan Kali Sunter Hilir. 

"Soalnya lahan di sana paling siap. Untuk paket lain ada yang masih memerlukan pembebasan lahan," papar Pitoyo yang mengatakan, masalah pembebasan lahan merupakan kewajiban Pemprov DKI. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika