Kamis 12 Dec 2013 16:53 WIB

Alasan Jokowi Pertahankan Proyek Reklamasi Pantai

Rep: Halimatus Sadiyah/ Red: Yudha Manggala P Putra
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) didampingi Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soeryadjaya (kiri) dan Direktur Teknis PT Jakarta Monorail R. Bovanantoo (tengah) melihat gambar jalur pembangunan proyek monorel ketika meresmikan groundbreakin
Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Koz/Spt/13
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kanan) didampingi Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soeryadjaya (kiri) dan Direktur Teknis PT Jakarta Monorail R. Bovanantoo (tengah) melihat gambar jalur pembangunan proyek monorel ketika meresmikan groundbreakin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sangat berharap proyek reklamasi 17 pantai di utara Jakarta bisa terlaksana. Sebab, dia meyakini, proyek tersebut bisa mengatasi sejumlah permasalah di Jakarta, mulai dari banjir, macet, hingga keterbatasan lahan.

Jokowi mengatakan, reklamasi 17 pantai akan menghasilkan lahan seluas 5100 meter yang bisa menjadi solusi kekurangan tanah di Jakarta.

Pulau buatan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas seperti rumah susun untuk nelayan, pelabuhan, bandara, dan pengolahan air limbah.

"Semua negara punya reklamasi seperti ini karena terbukti tidak mengganggu lingkungan tapi bisa memberi kemanfaatan. Artinya kita juga bisa," ujarnya usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (12/12).

Menurut Jokowi, dana untuk pembangunan reklamasi di pantai utara Jakarta itu tidak akan berasal dari APBD. Sebab, Pemerintah Provinsi menginginkan swasta yang berinvestasi di proyek tersebut.   "Yang antre sudah banyak banget. Artinya ini sangat memungkinkan," paparnya.

Proyek reklamasi pulau di utara Jakarta sudah ada sejak zaman mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dari 17 rencana reklamasi, hanya ada satu yang diberi izin untuk membangun pulau oleh Fauzi.

Reklamasi ini dilakukan di utara Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara oleh pengembang Agung Podomoro Group. Meski demikian, izin tersebut sudah habis per September lalu dan belum diperpanjang.

Jokowi mengatakan, Pemprov tidak akan memberikan ijin perpanjangan bagi reklamasi pantai tersebut. Sebab, kata dia, Pemprov akan melakukan kajian lebih lanjut agar proyek itu bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. "Karena sebagian pulau itu akan jadi milik kita, sehingga sedang kita kaji dulu semua," ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement