REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan demokrasi di Indonesia telah bergeser menjadi 'money-krasi' atau segala sesuatu ditentukan oleh kuasa uang ketimbang suara orang kebanyakan. Hal ini adalah pendapat dari kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
"Setidaknya 'money-krasi' ini sudah berlangsung dalam dua pemilu terakhir. Kalau misalnya tidak dilakukan upaya luar biasa untuk mengerem itu dikhawatirkan makin jauh demokrasi kita dijajah oleh mereka yang kapitalis," kata Burhan selepas memaparkan hasil penelitian Indikator Politik Indonesia yang bertajuk "Sikap dan Perilaku Pemilih Terhadap Politik Uang" di Jakarta, Kamis (12/12).
Menurut Burhan, praktik "money-krasi" sangat merugikan bangsa Indonesia karena akan mengantarkan calon-calon penguasa yang hanya bermodalkan sponsor besar dan pola relasi transaksional. "Itu merugikan kita, karena terus terang hanya akan memberi calon yang memiliki sponsor besar yang bisa terpilih dengan menggunakan pola-pola relasi bersifat transaksional, meskipun kinerjanya buruk," ujarnya.
Burhan menawarkan setidaknya beberapa opsi untuk mengurangi potensi "money-krasi" misalkan lewat perbaikan kualitas partai politik (parpol) yang nantinya juga akan memengaruhi kedekatan pemilih dengan parpol atau "Party ID" secara signifikan.
Kemudian ia juga menawarkan penyantuman desain spesifik untuk menghindarkan masyarakat dari politik uang seperti pengurangan jumlah kursi per daerah pemilihan.
Di saat yang bersamaan, ia meyakini jumlah parpol juga harus dikurangi untuk menyediakan pertarungan ideologi ketimbang pertarungan logistik dalam kerangka menjadi parpol pemburu suara. "Semuanya harus berjalan secara simultan. Kalau tidak, demokrasi kita akan bergeser menjadi 'money-krasi'," ujarnya.
Ia juga mengatakan adanya kemungkinan 'money-krasi' berlangsung dan menjangkit secara masif. "Kemungkinan itu bisa berlangsung secara masif, mulai dari level atas hingga ke bawah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika