REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra setuju Garis Beras Haluan Negara (GBHN) kembali dihidupkan. Tujuannya sebagai panduan untuk kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Saya setuju soal rencana pengembalian hak MPR untuk menyusun GBHN, itu akan memudahkan jabatan presiden nantinya," kata Yusril usai acara 'Debat Kandidat Capres' di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta, Jumat (13/12) petang.

Menurut Yusril, presiden tidak perlu membuat program baru dengan keberadaan GBHN. Sebab, tugas presiden kemudian hanya tinggal melaksanakan GBHN yang telah disusun MPR RI.

"Dengan adanya GBHN jabatan presiden akan jadi sangat nyaman, itu akan sangat memudahkan tugas presiden," kata dia.

Yusril kemudian berandai-andai, jika seseorang menanyakan kepadanya mengenai program yang dimiliki ketika mencalonkan diri sebagai presiden, maka dia akan menjawab tidak memiliki program apa pun.

"Kalau ada GBHN orang tanya ke saya, 'Pak Yusril, Anda kan mau jadi presiden, apa program Anda'. Saya bilang lho emang presiden punya program? Kan presiden melaksanakan GBHN. Nanti fokus saya ke situ saja," ujarnya.

GBHN, kata Yusril, menjadi hal yang harus dijalankan seorang presiden. Sehingga bila presiden tidak melaksanakannya maka rakyat bisa memakzulkan presiden.

"Dengan adanya GBHN tugas presiden selama lima tahun adalah merealisasikan GBHN tersebut. Namun justru kini GBHN tidak lagi diberlakukan," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika