REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Panglima TNI Periode Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto mengharapkan masyarakat tidak memilih seorang pemimpin hanya karena popularitas dan karena lebih dikenal.
"Masyarakat harus memilih pemimpin karena gagasan yang diungkapkan calon tersebut, yaitu gagasan yang paling realistis untuk memimpin bangsa," kata Endriartono dalam Silaturahmi Angkatan 66 Jawa Barat dengan tema "Mempertahankan NKRI, Mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila secara Murni dan Konsekuen" di Bandung, Sabtu.
Panglima TNI 2002-2006 ini menyadari sebagai peserta konvensi bakal calon presiden Partai Demokrat, dirinya tidak memiliki kelebihan seperti peserta lain yang menjadi menteri.
Endriartono mengatakan para menteri itu memiliki kelebihan pemberitaannya sering diliput media massa."Saya pahami banyak hal orang lain punya kelebihan, ada yang menjabat menteri yang mungkin di-'cover' media," ujarnya.
Dia yakin dengan kemampuan dan kapasitasnya, dirinya mampu memenangi konvensi bakal capres Demokrat.Menurut dia, media berperan penting agar masyarakat menyaring tokoh-tokoh yang muncul selama ini.
Dia mengatakan tahun 2014 merupakan momentum untuk memperbaiki berbagai hal.
"Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final yang perlu dijaga dengan keberagaman sehingga tidak dipertajam," ujarnya.
Konvensi Partai Demokrat akan dilakukan dalam dua tahap, pertama bulan September hingga Desember 2013. Dalam tahap itu, para peserta konvensi tidak dilakukan debat antara kandidat.
Kemudian tahap kedua bulan Januari hingga Mei 2014 yaitu, semua peserta menjalankan kegiatan konvensi termasuk debat antarkandidat.
Panitia konvensi menetapkan 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, yaitu Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Dino Patti Djalal (Duta Besar RI untuk Amerika Serikat), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI).
Selain itu ada Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Pramono Edhie Wibowo (mantan Kepala Staf Angkatan Darat), dan Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara).