REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pengamat memperkirakan cadangan minyak yang akan habis dalam waktu 12 tahun ke depan. Sedangkan cadangan gas akan habis maksimal 42 tahun ke depan. Saat ini Indonesia berada di posisi 28 setara 0,2 persen dari cadangan minyak dunia.

Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan pemerintah harus waspada dengan kondisi ini. Selama bertahun-tahun sektor migas menjadi tumpuan utaman dalam pembiayaan APBN. Di era reformasi kini, sektor migas berkontribusi sebanyak 25 persen terhadap total penerimaan negara.

"Melihat ini, relatif tidak ada ruang gerak reinvestasi dari penerimaan sektor minyak dan gas," ujarnya pada Pertamina Energy Outlook 2014 di Ritz Carlton, Senin (16/12).

Lebih lanjut, sektor migas tahun 2012 menyumbang defisit terbesar pada neraca perdagangan sebesar 19,775 dolar AS. Pada periode yang sama, nilai eskpor migas mencapai 17,927 dolar AS sedangkan impor sebesar 37,702 dolar AS.

Selama ini pemerintah dinilai  hanya fokus mengoptimalkan Pertamina  untuk menambah pundi-pundi uang negara. Hal ini antara lain dilihat dari deviden pertamina terhadap total BUMN pada tahun 2012 yang mencapai Rp 30,75 triliun. Di sisi lain, dari kegiatan bisnis LPG 12 kg, misalnya, Pertamina mengalami kerugian lebih dari Rp 4,7 triliun. "Pemerintah seolah tidak hadir dalam kepentingan BUMN dari segi bisnis," katanya.

Dilihat dari kebutuhan migas yang terus meningkat, pemerintah harus memiliki strategi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan migas. Caranya antara lain dengan memberikan insentif untuk Pertamina guna membangun kilang. Formula ini harus segera dirumuskan, selain terus mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan meningkatkan nilai tambah khususnya untuk produk jadi.

Pengamat Energi Darmawan Prasodjo mengatakan kebutuhan energi meningkat sekitar 5 kali lipat dari 10 tahun yang lalu. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan energi dalam lampu merah. Kini Indonesia dihadapkan pada ketergantungan migas, sementara energi baru terbarukan tidak berkembang. Pemerintah hanya fokus ekspor migas sementara  konsumsi domestik juga meningkat tajam.

Ia pun sepakat bahwa Pertamina selama ini diandalkan  untuk mengoptimalkan pendapatan negara, terutama melalui lifting. Padahal dilihat dari karakternya, lifting melibatkan modal, teknologi dan resiko yang sangat besar. Dengan model lifting, tata kelola migas juga bersifat pragmatis yang menyebabkan industri migas tidak berkembang.  "Saat ini tata kelola gas berdasarkan  supply driven, bukan demand driven," katanya.

Diperlukan strategi terpadu agar kebutuhan migas tetap bisa dipenuhi di masa depan secara mandiri. Salah satunya dengan menunjuk institusi untuk mengelola energi secara berkelanjutan dan mengubah tata kelola migas yang fokus pada pertumbuhan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika