REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan lengkap atau P21 terhadap berkas perkara tiga orang tersangka dalam kasus suap penanganan sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng). Berkas perkara tiga tersangka ini dilimpahkan ke penuntutan.

"Perlu disampaikan bahwa hari ini tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi sengketa pilkada di MK, naik ke proses penuntutan atau tahap dua," kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12).

Johan menjelaskan, tiga orang tersangka yang berkas perkaranya dilimpahkan ke penuntutan adalah Chairun Nisa, Hambit Bintih, dan Cornelis Nalau. Barang bukti dalam kasus ini yaitu uang senilai Rp 3 juta dalam bentuk dolar AS dan dolar Singapura.

Dengan pelimpahan berkas perkara tiga tersangka ini ke penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu selama 14 hari untuk merumuskan nota dakwaannya. Jika sudah selesai, nota dakwaan akan diserahkan kepada Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) tim penindakan KPK di rumah dinas Akil Mochtar yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2 Oktober 2013 lalu. Selain Akil, KPK juga menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa dan pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau di rumah Akil.

Sedangkan Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, ditangkap di Hotel Red Top, Jakarta Pusat pada saat yang sama. Keesokan harinya, KPK menetapkan Akil dan Chairun Nisa sebagai tersangka penerima suap serta Cornelis dan Hambit Bintih sebagai tersangka pemberi suap terkait penanganan sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika