REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, menegaskan akan menyelidiki dugaan kecurangan pada tes tertulis lelang jabatan kepala sekolah yang digelar pada tanggal 13 hingga 14 Desember lalu. 

Jika hasil penyelidikan mengindikasikan terjadi kecurangan, maka bukan hanya lelang jabatan kepsek yang akan dibatalkan, tetapi sanksi tegas juga akan diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto. "Kalau perlu kita akan batalkan. Kalau ada sanksi, ya kadis kita copot sajalah," tegas mantan anggota Komisi II DPR itu, seperti dilansir situs beritajakarta.

Pihaknya mengaku tes lelang jabatan kepsek memang terlihat adanya permainan. Karena itu, pihaknya berjanji menyelidikinya. "Bagaimana bisa untuk ujian ini, kepala-kepala sekolah, dinas yang bikin soal," ujarnya.

Untuk itu, Basuki pun berjanji akan mengecek ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI terkait tes lelang kepala sekolah yang terindikasi tidak bersih tersebut. "Jadi kita cek dulu. Ini BKD kok mau-maunya dikibulin. Kepala sekolah emang pinter-pinter sih oknumnya kalau ada," tutur ayah 3 anak ini.

Ia mengaku, proses lelang jabatan lurah dan camat yang digelar Pemprov DKI beberapa waktu lalu sudah benar. Sedangkan lelang jabatan kepsek ini dinilainya bermasalah. "Kok soal mereka yang bikin, katanya. Kita lagi selidiki," tambah mantan Bupati Belitung Timur itu.

Sekadar diketahui, tiga organisasi guru yakni Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) melaporkan dugaan kecurangan dalam ujian lelang kepsek pada 13-14 Desember lalu.

Dugaan kecurangan itu antara lain bocornya soal tes lelang jabatan kepsek, diskriminasi oleh Disdik dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) DKI, inkonsistensi kebijakan Kadisdik DKI Jakarta dan gratifikasi dalam pelatihan tes seleksi lelang jabatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika