REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat, ikut menyoroti tentang proses rekruitmen penerimaan CPNS karena dianggap tidak memihak terhadap kepentingan daerah.
"Rekruitmen CPNS harusnya dibuatkan regulasi khususnya bagi tenaga honorer yang diangkat PNS harus mengabdi di provinsi ini selama kurang lebih 10 tahun sebelum memutuskan pindah ke daerah lain," kata juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulbar, Sukardi M Noer.
Karena saat ini kata dia, Sulbar ibaratnya menjadi daerah transit bagi para PNS yang sengaja mendaftar di Sulbar agar bisa menjadi batu loncatan ke daerah lain yang menjadi keinginan mereka.
''Sekarang baru satu tahun atau dua tahun menjadi PNS langsung pindah ke daerah lain. Makanya, kami minta kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mengikat apakah dalam bentuk perda atau pergub agar PNS yang diterima di Sulbar harus mengabdi dulu selama 10 tahun baru bisa pindah ke daerah lain,'' kata Sukardi.
Fraksi Demokrat juga menyoroti program kerja andalan Pemprov Sulbar yang membutuhkan anggaran sangat besar tak kunjung terealisasi, yakni pembangunan PLTA di Karama, Mamuju dan pembangunan jalan arteri serta pembangunan rumah sakit internasional di Sulbar.
Pada APBD tahun 2014, rencana penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp 1,219 triliun lebih atau meningkat sebesar 11,88 persen dibanding APBD tahun 2013 dengan jumlah peningkatan sebesar Rp 296,554 miliar.
Sedangkan alokasi belanja pada APBD tahun 2014 sebesar Rp 1,298 triliun lebih atau meningkat sebesar 13,56 dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai peningkatan sebesar Rp 155,054 miliar.
