REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Glokar) Hajriyanto Y. Thohari menepis adanya permintaan jatah pejabat wakil gubernur untuk Provinsi Banten ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PID - P). Hajryanto mengatakan suksesi kepemimpinan di provinsi tersebut, tetap menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri.
''Golkar belum ada membahas itu (meminta jatah Wagub). Golkar belum memutuskan apa pun terkait di daerah (Banten),'' kata Hajryanto saat dihubungi Republika, Ahad (22/12). Kata dia, Ratu Atut Chosiyah masih merupakan Gubernur Banten. Sementara Rano Karno adalah wakilnya.
Ditahannya Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kursi Gubernur Banten kosong. Kemendagri mengatakan, tersangka suap dan korupsi ini tidak dapat diberhentikan.
Atut dapat menjalankan fungsi gubernur dari balik jeruji besi tahanan. Kemendagri beralasan status hukum Atut belum ampuh menjungkalkan gubernur perempuan pertama di Indonesia itu.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah menyatakan, Atut akan dinonaktifkan jika statusnya sudah menjadi terdakwa.
Akan tetapi, desakan meminta Kemendagri memberhentikan Atut semakin menguat. Alasannya, adalah untuk memastikan agar birokrasi pemerintahan di Serang tetap berjalan.
Pengamat Politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Bhakti Nusantara, juga Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengatakan, kewibawaan dan pemerintahan yang sehat tidak bisa dijalankan dari balik penjara.
Jika Atut berhasil dicopot, otomatis Rano akan segera dilantik menggantikan Atut. Ketua Balitbang Golkar, Indra Piliang mengatakan saat Ahad (22/12), bakal naiknya Rano menjadi gubernur akan membuat beban kerja politisi PDI-P itu berat.
Dikatakan dia, sebagai mitra koalisi pemenangan Atut dan Rano dalam Pilkada Banten 2011 lalu, Golkar dirasa pantas menempatkan kader lainnya untuk posisi pejabat Wagub.
Hajriyanto melanjutkan, kalkulasi politik dan kekuasaan di Banten dari Piliang bisa dibenarkan. Kata dia, Partai Golkar adalah suara mayoritas di Banten. Akan tetapi, kata dia partainya tidak akan memutuskan apa pun sebelum suksesi di Banten berjalan.
''Kita tunggulah. Keputusan non-aktif juga belum ada. Tahapan-tahapan ke arah sana nanti kita (Golkar) bicarakan,'' ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika