REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva K. Sundari menilai proses penganggaran pengamanan pemilu yang diajukan Polri sudah benar. Buktinya badan anggaran DPR sudah mencairkan Rp 1 triliun untuk polri. "Jadi menurutku prosesnya bener, terkendali," kata Eva ketika dihubungi Republika, Ahad (22/12).

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan siklus dan proses APBN sepenuhnya dikendalikan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara. "Jadi kata putus di menkeu. Termasuk apabila prosesnya gak benar," ujarnya.

Menurut Eva Menkeu punya wewenang membintangi pengajuan anggaran termasuk mencairkan meski prosesnya salah seperti Hambalang.

Sementara itu pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat Indonesia Untuk Demokrasi, Said Salahudin mengatakan polri harus merespon pernyataan KPK soal kesalahan prosedur polri dalam pengajuan anggaran pemilu. Menurut Said apa yang disampaikan KPK merupakan bentuk peringatakan kepada polri untuk mempertanggungjawabkan anggaran ke publik. "Jadi KPK sebetulnya sedang mengingatkan saja. Nah, disinilah pentingnya Polri memberikan penjelasan," kata Said.

Said mengatakan salah satu penyebab munculnya penyimpangan anggaran adalah karena proses yang tidak sesuai prosedur. Wajar bila kemudian publik ingin mengetahui rincian anggaran yang Rp 3,5 triliun yang diajukan polri ke DPR. "Ketika disebutkan kebutuhan bahan bakar saja nilainya mencapai setengah triliun, misalnya, publik jadi bertanya-tanya, apakah memang sebesar itu?," ujarnya.

Publik perlu ikut dilibatkan dalam penetapan anggaran pengamanan pemilu untuk polri. Sebab menurut Said penetapan anggaran lembaga atau instansi di DPR rawan penyimpangan. Apalagi, imbuh Said, polri pernah punya catatan kurang baik dalam pengelolaan dana pengamanan Pemilu, ketika salah seorang kapoldanya pernah melakukan penyimpangan pengelolaan dana pengamanan pemilukada di Jawa Barat. "Jadi perlu ada transparansi," katanya.