REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penahanan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dinilai sebagai tragedi menyedihkan pada perayaan Hari Ibu 22 Desember 2013.
"Hari ini sebenarnya hari yang bersejarah bagi perjuangan kaum perempuan. Sungguh disayangkan, Atut jadi tersangka kasus korupsi," kata Ketua Korps PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Putri (KOPRI) Jawa Timur, Athik Hidayatul Ummah, di Surabaya, Ahad (22/12).
Apalagi, Atut hingga kini tercatat sebagai satu-satunya perempuan yang bisa menduduki jabatan Gubenur di Tanah Air. Namun, kasus yang menimpa Atut telah menambah daftar politikus perempuan yang bermasalah dengan kasus hukum.
"Sebelum Atut, Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati terlebih dahulu masuk bui gara-gara kasus yang sama. Mereka ini adalah korban pragmatisme politik dan demokrasi transaksional yang merusak tatanan. Sungguh menyedihkan," katanya.
Menurut aktivis perempuan muda itu, kasus yang menimpa Atut, Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati, hendaknya tidak menyurutkan langkah para perempuan Indonesia untuk terus berkiprah di jalur politik.
"Justru kasus yang menimpa mereka, bisa menjadi bahan renungan dan pelajaran agar ke depan lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil kebijakan," kata alumni Universitas Negeri Malang itu.
Ia meyakini masih banyak perempuan Indonesia yang amanah dan layak menempati jabatan-jabatan penting. "Jangan generalisasi politikus perempuan korupsi. Masih banyak tokoh perempuan yang menjadi inspirasi bagi para generasi muda," paparnya.
Nasib perempuan akan semakin baik, katanya, jika banyak kaum hawa yang menduduki jabatan strategis dalam pengambilan kebijakan.
Bagi kaum ibu yang berkiprah dalam ranah domestik keluarga, kasus yang menimpa para figur politisi perempuan itu patut menjadi bahan pelajaran.
"Ya, pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari keluarga sejak dini. Sejak dini, anak-anak perlu dibekali pendidikan antikorupsi. Ini bahan refleksi berharga di tengah perayaan Hari Ibu yang sedang diperingati secara nasional," ucapnya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika