REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama mengusulkan perlunya Gerakan Nasional Ketahanan Keluarga sebagai upaya untuk menyikapi tingginya angka perceraian di Tanah Air.

"Harus ada sinergi dan keseriusan dari semua pihak terkait. Dan, harus ada gerakan bersama yang langsung dipimpin Presiden," kata Ketua Umum Pimpinan Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa dalam acara rapat koordinasi antara Muslimat NU dan BKKBN di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin.

Khofifah mengatakan, Indonesia bisa meniru Malaysia yang mempunyai gerakan ketahanan keluarga dan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri.

Menurut Khofifah, penyebab perceraian kini semakin kompleks sehingga untuk mencegah agar angka perceraian tidak semakin tinggi dibutuhkan keseriusan dan langkah yang sistematis.

"Perceraian terjadi bukan hanya karena kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Masalah politik termasuk penyebab utama," katanya.

Fakta yang mengejutkan lagi, lanjut Menteri Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, gugatan cerai lebih banyak dilakukan oleh pihak istri. "Itu terjadi di kota-kota besar. Angkanya bahkan bisa tembus 70-80 persen," ujarnya.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar selaku pembicara dalam Seminar Membangun Ketahanan Keluarga di Tengah Krisis dan Tingginya Gugat Cerai menyebutkan setiap tahun ada sekitar dua juta pasangan yang menikah, dan dari jumlah itu sekitar 10 persen mengalami perceraian.

Nasaruddin juga mengungkapkan data yang menyebutkan ada sekitar 500 pasangan yang bercerai karena faktor perbedaan pilihan politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika