REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sepekan jelang pergantian tahun, penyerapan anggaran di Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta baru mencapai 71 persen.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memprediksi, hingga akhir tahun penyerapan anggaran baru bisa mencapai 90 persen. Padahal, target penyerapan anggaran minimal 97 persen.
Meski tak mencapai target, Jokowi mengatakan penyerapan anggaran tahun ini masih lebih baik dibanding tahun lalu yang hanya 80 persen.
"Ini tidak sesuai target, tapi mereka (SKPD) harus ada alasan yang sangat kuat kenapa tidak bisa mencapai target," kata gubernur yang hobi blusukan tersebut.
Menurut dia, salah satu alasan rendahnya serapan anggaran yaitu karena adanya masalah dalam pembelian lahan. Jokowi menjelaskan, lahan yang semula tidak ada masalah, tiba-tiba ada yang mengklaim sehingga tidak bisa dibeli. Akibatnya, dana yang sudah dianggarkan tidak bisa digunakan.
Namun demikian, Jokowi memberi ultimatum kepada para kepala dinas apabila rendahnya penyerapan anggaran karena kinerja yang tidak maksimal. Mantan Walikota Solo itu bahkan mengatakan, ia tak segan memecat kepala dinas apabila ada yang seperti itu.
"Kalau alasannya karena masalah di lapangan tadi, saya masih bisa terima. Tapi kalau alasannya karena kerjaan tidak selesai, itu artinya kepala dinasnya yang tidak pintar, tidak pandai menyelesaikan masalah," kata dia.