REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski mengalami kenaikan dari komponen pembiayaan pemondokan di Tanah Suci akibat adanya pembangunan Masjidil Haram, pemerintah berhasil melakukan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) senilai sekitar Rp 254,6 miliar.
Seperti diungkap Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, penghematan tersebut terdiri dari indirect cost senilai Rp 58,4 miliar dan safeguarding senilai Rp 196,2 miliar. "Efisiensi operasional BPIH tahun ini meningkat tajam 290,29 persen dibanding efisiensi tahun 2012 lalu," katanya dalam ajang Evaluasi Media Center Haji.
Menurut Anggito, penghematan dari BPIH tersebut dapat dilakukan berkat adanya pengendalian risiko pemondokan di Makkah, pengendalian kendaraan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, serta nilai tukar rupiah yang melemah.
Untuk BPIH per jamaah, lanjut Anggito, dalam dua tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan besaran nominalnya BPIH tahun 2013 yang sebesar 3.527 dolar AS relatif lebih kecil 2,36 persen dari BPIH tahun 2012 yang sebesar 3.617 dolar AS.