REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten yang mempertahankan Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten yang sah dipandang sebagai indikasi berkuasanya Atut di lembaga legislatif tersebut.

Hal itu diungkapkan pengamat ekonomi politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Dahnil Anzar. "Sulit berharap dari para legislatut tersebut, karena kebanyakan dari mereka ikut serta melakukan praktik pemburuan rente bersama dinasti Atut ini," kata Dahnil kepada RoL, Rabu (25/12).

Sebelumnya, pimpinan DPRD Banten mengadakan pertemuan untuk membahas posisi Atut sebagai gubernur.

Pertemuan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Aeng Haerudin beserta wakil ketua Suparman, Ei Nurul Khotimah, Asep Rakhmatulloh, dan Eli Mulyadi itu menyepakati untuk tetap mempertahankan kakak kandung Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan) sebagai gubernur yang sah.

Mereka beralasan, terkait pemerintahan Banten yang bersifat administratif seperti meminta tanda tangan, Atut masih bisa menjalankannya meski di dalam tahanan.

Dahnil menilai apa yang ditunjukkan oleh pimpinan DPRD tersebut tidak memberikan teladan yang baik kepada publik. Tugas gubernur, tambah Dahnil, harus memimpin langsung arah kebijakan dan pembangunan. Dan itu membutuhkan kehadiran Atut sebagai gubernur baik secara fisik maupun pemikiran.

"Tugas gubernur bukan sekedar tandan tangan,"ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika