REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat membantah pencairan dana talangan (bailout) Rp 1,5 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Mutiara (bekas Bank Century) sebagai modus baru untuk pengumpulan dana kampanye Demokrat di Pemilu 2014.

"Yang berbicara aneh seperti itu harusnya malu. Tuduhan itu tidak benar," kata juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dalam "Refleksi Akhir Tahun Partai Demokrat" di Jakarta, Kamis (26/12).

Anggota Timwas Bank Century ini menyatakan tuduhan semacam itu datang orang-orang yang panik karena tidak bisa membuktikan aliran Dana Bank Century ke Demokrat. Orang-orang itu, menurut Ruhut, sekarang berusaha mencari-cari kesalahan Demokrat. "Orang-orang itu malu karena kebakaran jenggot tidak bisa buktikan keterlibatan Demokrat di Century," ujarnya.

Bantahan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. Menurut Nurhayati pemberian dana sebesar Rp 1,5 triliun ke Bank Mutiara merupakan kewenangan LPS. Hal ini karena menurutnya LPS merupakan pemegang saham Bank Century. "Itu hak LPS karena pemegang saham Bank Century. Tidak ada kaitannya dengan Demokrat," katanya.

Sebelumnya anggota Timwas Bank Century Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mencurigai pemberian dana Rp 1,5 triliun dari LPS ke bank Century sebagai modus kejahatan untuk mengambil keuntungan jelang pemilu.

"Saya curiga, ada maling besar yang selalu ingin menutupi jejaknya sekaligus mengambil keuntungan menjelang pemilu dengan terus menggelontorkan dana talangan untuk  mempertahankan Bank Century yang kini  bernama Bank Mutiara," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika