REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Australia akan mengirimkan pesawat militernya untuk membantu PBB menangani krisis di Sudan Selatan. Laporan PBB menyebutkan pertikaian antar etnis yang terjadi di wilayah itu dalam 10 hari terakhir telah menewaskan ribuan warga dan memaksa sekitar 80 ribu penduduk lainnya mengungsi.
Dalam rangka mengakhiri pertikaian antar etnis di Sudan Selatan, PBB terus berupaya menggandakan kehadiran pasukan perdamaian di wilayah itu dengan mengirimkan tambahan pasukan PBB dari luar kawasan Afrika. Pemerintah Federal Australia menawarkan mengirim pesawat C-17 Globemaster dan Hercules untuk menolong mengangkut personil dan peralatan serta untuk membantu evakuasi warga.
Penjabat Perdana Menteri, Warren Truss mengatakan pesawat itu menurut rencana akan diterbangkan ke Sudan Selatan dalam beberapa pekan mendatang. “Penugasan ini diterbitkan untuk jangka waktu dua minggu setelah permintaan diterima atau disetujui oleh PBB, "katanya, Kamis (26/12).
"Sepertinya penugasan yang akan diberikan oleh PBB nantinya adalah memanfaatkan kemampuan kedua pesawat yang akan kita dikirimkan yakni untuk mengangkut alat berat dan memindahkan personil tambahan ke Sudan maupun mengangkut mereka yang berada dalam bahaya sebagai dampak dari pertikaian yang masih berlanjut di kawasan itu,” tambahnya.
"Australia memiliki keterampilan khusus dan lengkap untuk menjalankan tugas itu. Ini adalah tugas yang sudah pernah Australia lakukan sebelumnya dan kami yakin angkatan bersenjata kita akan mampu melaksanakan tugas itu dengan baik,” katanya.
Misi PBB di Sudan Selatan telah ditempatkan sejak Juli lalu dengan tujuan untuk mendukung negara termuda di dunia tersebut.
Pertikaian terakhir yang terjadi di Sudan Selatan dipicu oleh tindakan Presiden Salva Kiir yang menuduh mantan Wakil Presidennya, Riek Machar, yang telah dipecatnya Juli lalu, akan melakukan kudeta.
Machar menolak klaim itu dan balik menuduh Kiir hendak melakukan aksi pembunuhan keji terhadap saingannya.
Sekjen PBB, Ban Ki-moon mengatakan kehadiran pasukan perdamaian saja tidak akan mampu menghentikan kekejaman di Sudan Selatan karenanya dibutuhkan solusi politis di negara itu.
Koordinator Kemanusiaan PBB, Toby Lanzer yang tengah berada di Kota yang di Sandera pemberontak Bentiu, mengatakan beberapa hari kedepan sangat penting menentukan kondisi di Sudan Selatan.
"Hal yang sangat penting yang dapat dilakukan setiap orang untuk mencegah memburuknya situasi adalah dengan mengumpulkan para pemimpin dari setiap kawasan di negara itu. Dan langkah itu sangat mungkin dilakukan karena semua pemimpin dan berbagai organisasi juga telah berupaya mempertemukan para pemimpin,” katanya.
Warga Australia diminta meninggalkan Sudan
Warren Truss juga mengatakan saat ini pemerintah Australia belum mempertimbangkan mengirim pasukan tambahan ke wilayah Sudah Selatan.
"Kita belum diminta oleh PBB untuk menyediakan fasilitas lain kecuali pesawat pengangkut,” katanya.
"Australia juga tidak menerima permohonan bantuan tambahan pasukan karenanya kita belum mempertimbangkan komitmen bantuan lain,” tegasnya.
Truss mengatakan lebih dari 200 warga Australia sudah meninggalkan Sudan dan dia mendorong warga Australia lain yang masih berada disana untuk segera melakukan tindakan yang sama.
"Pemerintah memperkirakan ada sekitar 500 sampai 1000 warga Australia dan kebanyakan punya dua kewarganegaraan yang tidak terdaftar di Kedutaan Australia dan karenanya kehadiran maupun kegiatan mereka selama berada di Sudan tidak diketahui,” katanya.
"Dari informasi yang saya terima, kondisi disana relatif stabil dan penerbangan komersial juga masih beroperasi, jadi warga Australia disana masih punya kesempatan untuk terbang meninggalkan negara itu dan diperlukan inisiatif mereka sendiri untuk memastikan keamanan mereka sendiri,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika