REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengaku bisa memahami apabila dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dimulai.

Pemanfaatan tenaga nuklir, kata dia, wujud upaya ketahanan energi nasional sebagai sumber energi yang variatif. "Akan tetapi, perlu perencanaan yang konkret," ujar Marwan, Kamis (26/12).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tengah menyusun RPJMN 2015-2019 yang merupakan RPJMN ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025.  RPJP 2005-2025 mengamanatkan agar pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dimulai dalam RPJMN 2015-2019. 

Meski begitu, keberlanjutan dari amanat ini, katanya, bergantung sepenuhnya kepada Presiden yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2014. Lebih lanjut, Marwan mengharapkan agar pemerintah juga memasukkan beberapa upaya untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi ke dalam RPJMN 2015-2019.  Sebab, tingginya impor BBM, baik dalam bentuk minyak mentah maupun hasil minyak, telah menekan neraca perdagangan. 

Imbasnya, lanjut Marwan, defisit meningkat sehingga rupiah pun mengalami pelemahan hingga 20 persen saat ini.  "Selain memikirkan nuklir, sebaiknya Bappenas juga memikirkan mengurangi defisit," kata Marwan.

Lebih lanjut, Marwan menjelaskan, terhadap dua upaya yang dalam waktu dekat bisa digunakan untuk mengurangi impor minyak.  Pertama, konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).  Kedua, pembangunan kilang.  "Dua hal ini adalah langkah konkret yang bisa dilakukan.  Berbagai program praktis di lapangan semacam ini, sudah selayaknya Bappenas pun turut terlibat. Nuklir bisa diupayakan dalam jangka menengah, sedangkan konversi dan kilang bisa dalam waktu dekat," papar Marwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika