REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas terkendala pipa distribusi PT PGN Tbk yang tidak bisa diakses.
"Kami banyak mengalami hambatan pengembangan SPBG, karena tidak diizinkan mengakses pipa distribusi gas yang kebetulan milik PGN," kata Juru Bicara Pertamina Ali Mundakir dalam rilis klarifikasi pemberitaan di Jakarta, Kamis.
Bahkan, lanjutnya, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang sebenarnya siap beroperasi, belum terealisasi karena menunggu izin pembukaan akses pipa gas.
"Jika akses itu diperoleh, maka kami yakin pengembangan SPBG akan berjalan sesuai rencana," katanya.
Pada kesempatan itu, Ali membantah pemberitaan yang menyebutkan Pertamina melarang SPBU miliknya untuk dipakai dispenser BBG miliki PGN.
Justru, lanjutnya, sejak 2012, di lokasi SPBU tersebut akan dibangun SPBG, sehingga menjadi SPBG Eco Station, namun terkendala izin akses pipa PGN.
Ia juga mengatakan, Pertamina merencanakan SPBU yang memenuhi kelayakan standar operasional dan keamanan untuk ditambahkan fasilitas SPBG, sehingga menjadi SPBG Eco Station.
Hingga saat ini, telah terdapat dua SPBG Eco Station.
Dalam pelaksanaan strategi tersebut, Pertamina memerlukan dukungan pipa distribusi gas PGN untuk dapat membuka akses pipanya agar gas dapat dialirkan ke SPBU yang akan menjadi SPBG Eco Station.
Pada 2012, Pertamina telah menyampaikan rencana pembangunan SPBG Eco Station kepada PGN untuk mendapatkan izin akses pipa tersebut.
Namun, sampai saat ini?Pertamina belum mendapatkan izin mengakses pipa tersebut.
"Kini muncul rencana masuknya dispenser gas PGN ke beberapa SPBU Pertamina yang di antaranya merupakan 'plotting' yang telah diajukan Pertamina kepada PGN ketika mengajukan izin pemanfaatan pipanya," ujar Ali.
Namun demikian, lanjutnya, setelah PT Pertagas selesai membangun pipa distribusi gas, maka akan mengurangi ketergantungan pipa lain.
"Pada akhirnya, pipa Pertagas ini akan mendukung konversi BBM ke gas, khususnya pengadaan bus BBG yang direncanakan Pemda Jakarta," ujar Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika