REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- Duta Besar Zimbabwe di Australia meminta suaka politik menyusul perubahan politik yang tidak sah di negaranya dan Ia mengaku mengkhawatirkan keselamatannya jika kembali ke negaranya minggu depan.
Jacqueline Zwambila diangkat sebagai Duta Besar untuk Australia dengan tugas memperbaharui hubungan antara kedua negara setelah pemerintah persatuan dibentuk di Zimbabwe pada tahun 2009. Zwambila telah tersingkir dari jabatannya dan dipaksa pindah dari rumahnya. Dalam waktu empat hari sebelum masa jabatannya berakhir Zwambila meminta suaka politik.
Zwambila yang sejalan dengan Gerakan Oposisi Zimbabwe untuk Perubahan Demokratik (MDC) mengkritik rezim Presiden Robert Mugabe. Kritik itu diduga melatari pemecatan dirinya sebagai Duta Besar. "Setelah pemilu 31 Juli 2013 lalu yang dicurangi oleh pemerintahan saat ini - yang tidak sah - saya tahu bahwa ini adalah akhir dari karir politik saya," katanya.
"Ini juga akhir dari warga Zimbabwe ... warga seperti saya yang ditunjuk oleh mantan Perdana Menteri Morgan Tsvangirai."
Kedutaan seperti penjara
Zwambila menggambarkan penugasannya sebagai Duta Besar sebagai pemenjaraan."Tugas saya di kedutaan tidak mudah. faktanya saya seperti merasa di penjara karena saya diangkat dibawah rezim persatuan,” katanya.
Zwambila mengatakan Ia memutuskan mengajukan permohonan perlindungan visa dari Australia agar dirinya bisa tinggal di negara itu bersama keluarganya begitu status visa diplomatiknya berakhir. Zwambila mengaku takut dirinya akan dipenjarakan dalam waktu yang tidak ditentukan jika pulang ke negaranya. Ia mengaku telah menerima ancaman akan ditahan di Zimbabwe, setelah pengadilan membuktikan dirinya berhutang beberapa ratus dolar kepada seorang pedagang. Zwambila menolak tuduhan itu.
"Banyak hal dilakukan rezim Mugabe sejak saya tinggal di Australia, berupa fitnah dan ancaman, jadi tidak mungkin saya akan merasa aman untuk kembali ke Zimbabwe” kata Zwambila.
Duta Besar Zwambila juga mengaku dia berharap aksinya mengajukan suaka politik tidak berakibat buruk terhadap keluarganya di rumah."Semoga keluarga saya di Zimbabwe tidak dihukum, karena mereka yang menderita di sana,” katanya.
Kantor PM Tony Abbott mengatakan pihaknya akan meninjau permohonan Zwambila. PM Zimbabwe Tsvangirai berbagi kekuasaan dengan Mugabe hingga Pemilu Juli 2013 kemarin. Partai MDC yang mendukungnya hanya berhasil menguasai Kementerian Keuangan setelah mayoritas pemerintahan dikuasai pemerintah persatuan pada tahun 2009 menyusul jajak pendapat yang disengketakan dan memicu kekerasan.
Tapi kesepakatan pembagian kekuasaan ini berakhir ketika Presiden veteran Robert Mugabe memenangkan pemilu pada 31 Juli 2013 lalu dengan perolehan suara 61 persen terhadap saingannya yang hanya meraih suara 34 persen.Tsvangirai mengatakan perolehan suara yang diklaim Mugabe merupakan "penipuan", dengan alasan banyak pemilih ganda di wilayah perkotaan yang diketahui sebagai kubu oposisi.
Australia telah menawarkan sanksi berupa pengurangan insentif atas pemilu yang bebas dan adil. Sanksi serupa diberikan oleh Amerika Serikat dan Inggris yang turut mempertanyakan kredibilitas pemilu Juli 2013 lalu dan menyerukan agar pemilu itu diulang. Tapi pemimpin veteran, Robert Mugabe yang kini berusia 89 tahun menolak tudingan penipuan itu. Dengan kasar, Mugabe meminta lawan politiknya untuk menerima kekalahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika