REPUBLIKA.CO.ID, AUSTRALIA -- PM Tony Abbott  memastikan pembahasan rencana kebijakan pengakuan warga bumiputera sebagai warga Australia pertama dalam  konstitusi Australia akan menjadi prioritas pemerintahannya di 2014. Dia  mengangkat isu ini dalam pesannya menyambut tahun baru 2014.

Abbott menegaskan kalau dirinya akan menempatkan isu itu sebagai prioritas di tahun 2014 ini. Dirinya akan membasa  membahas mengenai agenda referendum konstitusi untuk mengakui bumiputera sebagai warga pertama di benua Australia. "Agenda ini akan melengkapi konstitusi kita,  bukan mengubahnya,” tegas Abbott.

Wakil Partai Liberal, Julie Bishop, menegaskan kalau Australia tidak akan melakukan perubahan ringan di dalam konstitusinya. "Partai Buruh memang berinisiatif melakukan perubahan ini, tapi mereka belum membahasnya secara mendalam dengan warga Australia, " kata Bishop.

Rencana Abbott ini disambut positif Warren Mundine, kepala Dewan Penasehat Adat untuk Perdana Menteri. Namun dia menilai diperlukan banyak konsultasi dan pembahasan untuk perubahan ini. “Agar rencana kebijakan ini sukses, susunan kalimat dalam referendum yang diajukan harus tepat,” kata Kepala Perdana Menteri Adat Dewan Pertimbangan Warren Mundine.

"Ini bukan hanya masalah apakah mayoritas orang akan mendukungnya, tapi butuh dukungan mayoritas dari seluruh penduduk di Australia, dan itu lebih sulit. Makanya perlu dikerjakan dengan sangat hati-hati” tegasnya.

Oleh karena itu Mundine mengapresiasi rencana Abbott untuk segera membahas kebijakan itu dan berupaya agar susunan kata-kata yang diajukan tepat.

Pimpinan Partai Hijau, Richard Di Natale mengatakan pengumuman yang dilakukan Abbott sangat membesarkan hati. "Retorika yang disampaikan PM Abbott sangat baik. Saya khawatir jika dia tidak dapat membuktikan janjinya. Oleh karena itu saya sangat berharap dia bisa mengupayakan realisasi janjinya,” katanya.

Pemerintahan koalisi berjanji akan mengajukan draft rencana referendum itu pada September mendatang, namun belum menentukan kapan referendum itu akan dilakukan. Referendum konstitusi yang mengakui warga bumiputera sebagai penduduk pertama negara Australia diusulkan  di masa pemerintahan Partai Buruh. Partai Buruh memgagendakan perubahan itu dilakukan  melalui referendum dengan alasan rencana itu kurang mendapat dukungan yang cukup di kalangan warga Australia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika