REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Irwan Prayitno merasa gusar ketika dirinya menemukan masih ada warga miskin (gakin) yang belum menerima Jamkesmas. Karena itu, pihaknya segera menginstruksikan ke semua pejabat mulai dari bupati/wali kota, camat, lurah hingga RT melakukan pendataan masyarakat miskin.

"Sehingga semua warga miskin mendapat pelayanan kesehatan yang memadai dari pemerintah," ujar Gubernur Sumbar pada peluncuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Auditorium Gubernuran, Kamis (2/1).

Menurut gubernur, pemberian JKN mempermudah pememerintah daerah memberikan jaminan kesehatan ke masyarakat. Pemerintah Kabupaten/Kota yang sempat mengalami kesulitan pembiyaan menjadi terbantu oleh anggaran pemerintah pusat. Secara rinci, 1,5 juta  masyarakat Sumatera Barat dibantu melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota memberikan dana sharing jaminan kesehatan bagi 850 ribu masyarakat. Pendataan harus teliti, jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam JKN. Jika masih ada yang tercecer, masyarakat miskin bersangkutan tetap mendapatkan JKN dan iurannya dibiayai melalui zakat pada pemprov. Sumbar. "Seharusnya kondisi ini telah menyatakan masyarakat miskin Sumbar yang hanya 8 persen semuanya telah mendapat Jaminan Kesehatan semuanya," ujarnya.

Hadir pada acara Ketua DPRD Sumbar Yultehnil, sejumlah bupati dan wali kota, serta

undangan yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Ikuti Whatsapp Channel Republika