REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TB Sukatma, pengacara Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah mengatakan, kliennya yang kini mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur tidak ingin masyarakat Banten turut menanggung 'musibah' yang sedang dialaminya.

"Tentu dia akan dengan sukarela melimpahkan kewenangannya itu. Tapi masalahnya sampai saat ini memang dia belum terima, dia tidak ingin musibah yang ia terima kemudian harus ditanggung oleh warga banten," ujar Sukatma di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1).

Ia juga menuding permintaan kunjungan dari Pemerintah Provinsi Banten yang tak jua diberikan KPK, menyebabkan tersendatnya proses pemerintahan Banten.

"Permintaan kunjungan dari pemerintah provinsi kepada KPK belum diizinkan sampai sekarang, menyebabkan tersendatnya proses pemerintahan," kata Sukatma.

KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi sejak 16 Desember 2013. Atut kemudian ditahan usai pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada 20 Desember 2013.

Ia diduga bersama-sama adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melakukan penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Kasus ini mencuat setelah KPK berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang advokat Susi Tur Andayani yang menjadi perantara antara Wawan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp1 miliar pada 2 Oktober 2013.

Menyusul penangkapan Wawan, KPK langsung mencegah Ratu Atut yang diduga pernah bertemu dengan Akil bersama Wawan di sebuah hotel JW Marriott Singapura untuk mengatur soal Pilkada Lebak, Banten. KPK juga menyangkakan Ratu Atut dengan kasus pengadaan alat kesehatan di Banten namun KPK masih merumuskan pasal yang akan dikenakan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika