REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat Endriartono Sutarto mengusulkan ada anggaran untuk partai politik dari negara. Ia menyebut, anggaran negara itu digunakan untuk biaya partai dalam berkampanye.
Dana kampanye yang besar dan munculnya praktik korupsi yang melibatkan oknum partai menjadi sorotan Endriartono. Mantan Panglima TNI ini menilai ada indikasi kader partai memanfaatkan kewenangan dengan jabatan negara untuk mengeruk dana demi kampanye. "Yang dilakukan adalah kegiatan dan semua upaya yang kemudian mereka halalkan," kata dia, saat temu media di Sekretariat Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, Senin (6/1).
Karena itu, Endriartono mengusulkan agar partai mendapat dana kampanye yang berasal dari anggaran negara. Ia berharap cara ini bisa menghindarkan dari cara kotor oknum parpol yang mencuri uang negara untuk biaya kampanye dengan korupsi. "Karena pada dasarnya yang dilakukan sekarang kampanye itu gunakan uang negara tapi dilakukan dengan cara korupsi," kata dia.
Endriartono menyarankan adanya anggaran legal bagi parpol dari APBN. Namun, ia juga mengatakan, perlu adanya audit dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut. Ia juga mengatakan, adanya pemberian uang itu harus diperkuat sanksi yang berat bagi parpol.
Menurut dia, parpol yang terindikasi korupsi dan menggunakan dana tidak halal untuk berkampanye harus dikenakan sanksi tegas. "Tidak boleh ikut pemilu. Oknum diberi hukuman, partai tidak boleh ikut pemilu," ujar dia.
Mengenai kisaran anggaran untuk kampanye parpol itu, Endriartono memang belum mempunyai hitungan pasti. Ia juga mengatakan, usulan ini masih perlu dikaji lebih mendalam. Namun, ia meyakini cara pemberian anggaran ini bisa menjadi solusi untuk jalannya demokrasi yang lebih sehat. Sehingga, menurut dia, praktik korupsi untuk mendanai kampanye bisa dijegal.
Selain mengusulkan anggaran kampanye, Endriartono juga menyebut perlunya seleksi parpol melalui pemilu. Ia mengatakan, suara rakyat akan menentukan keikutsertaan parpol pada pemilu berikutnya.
Menurut dia, ketentuan ambang batas parlemen bisa menjadi ukurannya. "Jangan ada partai yang sudah tidak lewat parliamentary threshold, bisa ikut lagi (pemilu berikutnya)," ujar Panglima TNI periode 2002-2006 itu.
Menurut Endriartono, rakyat yang akan menjadi penyeleksi parpol pada pemilu. Rakyat, menurut dia, yang menentukan keberadaan parpol untuk menjadi peserta pemilu berikutnya. Ia menginginkan seleksi ke depan tidak ada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Biarkan seleksi itu di rakyat," kata dia.
