REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Peserta Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat Endriartono Sutarto miris dengan praktik politik uang dalam pemilihan umum (pemilu). Mantan Panglima TNI itu meminta masyarakat agar tidak terperdaya dengan politik uang.

Menurut Endriartono, politik uang dalam pemilu telah membiasakan rakyat untuk tidak berpikir jauh ke depan. Uang yang tak seberapa, menurut dia, membuat rakyat bisa mengorbankan masa depan keluarga dan anaknya.

"Hanya sekadar uang yang tidak besar, Rp 50-100 ribu, yang hanya bisa dinikmati sehari-dua hari dengan menggadaikan masa depannya lima tahun," kata dia, dalam temu media di Sekretariat Komite Konvensi Capres Partai Demokrat, Jakarta, Senin (6/1).

Endriartono juga mengkhawatirkan politik uang menjadi dasar wakil rakyat terpilih untuk melepas tanggung jawabnya. Ia mengatakan, wakil rakyat itu bisa menganggap urusannya dengan masyarakat sudah selesai karena telah memberi uang selama berkampanye. Menurut dia, itu menjadi bahaya dari politik uang. Ia berharap, semua pihak bisa turut serta untuk memerangi politik uang untuk kemajuan bangsa ini.

Menurut Endriartono, politik uang juga bisa menjadi penyebab wakil rakyat melakukan tindakan korupsi. Ia menyebut ratusan kepala daerah terseret masalah pidana dan banyak yang diantaranya tersangkut kejahatan rasuah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran berbagai pihak, termasuk calon wakil rakyat untuk menjauhkan diri dari praktik politik uang. "Siapapun mereka itu. Apakah calon presiden atau calon legislatif. Kalau mereka melakukan itu (politik uang) sesungguhnya mereka menghancurkan bangsa ini," kata Panglima TNI periode 2002-2006 itu.