REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA –- Pemerintah Turki telah memecat 350 polisi di ibukota Ankara. Hal ini dilakukan menyusul adanya penyelidikan terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat pemerintahan dan sekutu Erdogan. Pemecatan yang dilakukan oleh pemerintah ini diumumkan pada tengah malam.

Para pejabat polisi yang juga dicopot dari jabatannya termasuk kepala kejahatan keuangan, kepala antipenyelundupan, dan kepala unit kejahatan terorganisir. Pemerintah juga telah mempersiapkan para pejabat yang kebanyakan berasal dari luar kota untuk menggantikan mereka.

Dilansir dari kantor berita Reuters, Selasa (7/1), sekitar 250 orangtelah ditunjuk untuk menggantikan anggota polisi yang dipecat dan akan bertugasdi departemen polisi lalu lintas dan kantor polisi kabupaten. Kepolisian Ankara menolak berkomentar atas pemecatan tersebut.

Dikutip dari BBC, Selasa (7/1), langkah pemecatan itu diambil karena pemerintah berusaha menjaga nama baiknya atas skandal korupsi yang baru saja terjadi. Ratusan polisi di seluruh negara itu telah dipecat sejak investigasi kasus korupsi dilakukan. Tiga orang menteri kabinet pun telah mengundurkan diri setelah anak-anak mereka ditahan atas tuduhan terlibat korupsi. Meskipun begitu, mereka membantah terlibat dalam tuduhan tersebut.

Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, pun harus merombak kabinetnya dan mengganti 10 menterisetelah tiga menteri seniornya mundur, yakni Menteri Ekonomi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Lingkungan dan Perencanaan Kota. Menteri Lingkungan dan Perencanaan Kota, Erdogan Bayraktar, pun meminta perdana menteri juga ikutmengundurkan diri karena dinilai telah terlibat.

Sementara itu, Erdogan menuduh para polisi yang melakukan penyelidikan tengah melakukan operasi kotor untuk menggoyang pemerintahannya menjelang pemilu. Penangkapanpuluhan orang yang dekat dengan pemerintahan itu terkait dengan dugaan penyuapan yang melibatkan tender publik, termasuk proyek-proyek pembangunan kontroversial di Istanbul. Sebanyak 24 orang yang terdiri dari pejabat publik serta sekutu-sekutu perdana menteri ditahan pada 17 Desember 2013 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika