REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Partai Demokrat yang sekarang menjadi tersangka kasus gratifikasi mobil Harier dan kasus lainnya, Anas Urbaningrum tetap mempertanyakan maksud dari frasa 'menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang dan atau proyek lainnya' dalam sprindiknya.
Menurut Anas, penjelasan atas kesalahan redaksional itu penting, tak hanya bagi dia, tetapi juga bagi KPK terkait pasal tindak pidana yang dipersangkakan terhadap dirinya.
"Salam hormat saya pada pimpinan KPK. Yang penting mari kita tegakan hukum dan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Yang saya yakini tidak ada pemegang kebenaran tunggal, tidak ada manusia yang selalu benar. Manusia sifat dasarnya bisa alpa bisa salah," ucapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan upaya paksa terhadap Anas jika tidak memenuhi panggilan KPK, pada Jumat (10/1). "Kami akan menggunakan upaya sesuai prosedur hukum yang ada di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu memaksa terpanggil untuk hadir," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (9/1).
Anas sudah dua kali tidak memenuhi surat panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka, yaitu pada 31 Juli 2013 dan 7 Januari 2014. Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b. Kemudian pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi. Ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.
Anas diduga mendapat Rp2,21 miliar untuk membantu pencalonan sebagai ketua umum dalam kongres Partai Demokrat tahun 2010 yang diberikan secara bertahap pada 19 April 2010 hingga 6 Desember 2010.
Uang itu diserahkan kepada Anas digunakan untuk keperluan kongres Partai Demokrat, antara lain membayar hotel dan membeli "Blackberry" beserta kartunya, sewa mobil bagi peserta kongres yang mendukung dirinya, dan juga jamuan dan entertain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika