REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dijadwalkan akan bertemu dengan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, guna membahas penyelenggaraan pemerintahan di daerah pascapenahanan Gubernur Atut Choisiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya rencananya akan bertemu Rano Karno Jumat pekan depan (17/1).Tentu kami akan mendalami persoalan di sana, apa kendalanya dan dimana persoalannya, supaya memperlancar pemerintahan di Banten," kata Gamawan, di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan itu, Mendagri akan memeriksa terkait sejumlah wewenang Atut yang belum diserahkan kepada Rano Karno sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten.

Sejak Atut ditahan di Rutan Pondok Bambu pada 20 Desember 2013, Rano Karno sudah menjalankan beberapa tugas dan wewenang Gubernur. Namun, tidak semua tugas Gubernur tersebut dilimpahkan kepada Wagub karena ada wewenang atributif yang belum dilimpahkan Atut kepada Rano.

"Kalau kewenangan tidak sepenuhnya (diberikan), tentu masih di Atut juga, misalnya penandatanganan evaluasi APBD kabupaten-kota. Makanya, saya ingin cek satu per satu, mana yang sudah (dilimpahkan) mana yang belum," katanya.

Gamawan mengatakan hingga saat ini tidak ada keluhan atau permohonan bantuan dari Rano Karno terkait penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.

"Tim Kemendagri dulu sudah ke sana (Banten) dan menyarankan poin-poin penting tugas dan wewenang untuk diusulkan ke Atut supaya diserahkan ke Rano," tambahnya.

Pertemuan dengan Rano Karno tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Tim Kemendagiri supaya jalannya pemerintahan daerah di Banten tidak terganggu dengan penahanan Atut.