REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai pegawai berstatus magang pada Dinas Perhubungan setempat rawan melakukan tindakan pungutan liar. Hal itu membuatnya resah.

"Banyak pegawai Dishub yang suka melakukan razia ilegal. Ternyata setelah saya amati, meraka adalah pegawai magang Dishub. Kok bisa pegawai magang punya keberanian seperti itu," kata Rahmat di Bekasi, Sabtu.

Berdasarkan hasil penelusuran, kata dia, oknum pegawai magang tersebut kerap lakukan razia terhadap kendaraan angkutan untuk mendapatkan penghasilan.

"Karena pegawai magang memang tidak dibiayai APBD, jadi tidak menerima gaji seperti PNS pada umumnya. Bahkan, seragam juga beli sendiri," katanya.

Menurut Rahmat, tindakan oknum tersebut justru mencoreng instansi Dishub dan nama baik Pemerintah Kota Bekasi di mata masyarakat.

"Kalau melakukan razia di jalan raya, mereka (pegawai magang Dishub) suka tidak mempertimbangkan tempat. Bahkan tugas yang seharusnya memperlancar lalu lintas, malah justru jadi macet," katanya.

Menurut dia, salah satu contoh kegiatan razia ilegal Dishub berlokasi di Jalan Raya Pekayon-Pondokgede. Sejumlah sopir angkutan barang yang melintas di lokasi itu kerap mengeluhkan tindakan pungli dari sejumlah oknum petugas Dishub yang melakukan razia.

Rahmat mengaku telah menegur Kepala Dishub Kota Bekasi, Supandi Budiman, untuk segera membenahi kinerja pegawainya.

"Kalau memang butuh orang lagi, silahkan ajukan kebutuhannya berapa. Angkat si pegawai magang itu minimal jadi TKK agar tidak ada lagi pungli," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika