REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company menyatakan kesiapan mengatasi kelangkaan di sejumlah daerah akibat keterlambatan sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan ketentuan alokasi pupuk bersubsidi awal 2014.
"PIHC berkomitmen akan menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani sepanjang tersedia RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)," kata Sekretaris Perusahaan PIHC Harry Purnomo melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Ahad (12/1).
Apalagi, kata dia, stok pupuk berlimpah. Pada 7 Januari 2014, total stok pupuk mencapai 1,38 juta ton atau 103 persen dari dari ketentuan stok yang dipersyaratkan oleh pemerintah lewatKementerian Pertanian, sebesar 539.503 ton.
Menurut Harry, kelangkaan pupuk yang terjadi antara lain akibat jatah pupuk bersubsidi 2013 di beberapa kota sudah habis bahkan sejak November tahun lalu. Penyebabnya aanggaran subsidi pupuk sebesar Rp 15,8 triliun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani yang tinggi pada musim tanam kali ini.
Pada awal 2013 alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 sebesar 9,25 juta ton yang terdiri dari urea 4,1 juta ton, SP-36 850 ribu ton, ZA 1 juta ton, NPK 2,4 juta ton dan organik 900 ribu ton.
Hanya saja pada November pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 29 Nopember 2013 menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 8,611 juta ton sesuai dengan anggaran yang tersedia atau 93 persen dibandingkan dengan alokasi awal.
"PIHC sendiri telah menyalurkan sebanyak 8,797 juta ton pupuk bersubsidi kepada petani," kata Harry, yang berarti diatas alokasi pemerintah, karena kebutuhan pupuk yang tinggi.
Selain itu berdasarkan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR-RI pada 11 Desember, pemerintah diminta untuk mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai kondisi di lapangan, dan apabila terjadi kurang bayar subsidi pupuk akan dianggarkan dalam APBNP 2014.
Daerah belum serahkan rencana
Kendala lain yang dihadapi PIHC dalam penyaluran pupuk bersubsidi awal tahun ini, kata Harry, karena sejumlah pemerintah daerah juga belum mengeluarkan ketentuan alokasi.
"Sampai awal Januari 2014, baru 28 dari 34 Provinsi yang melaporkan peraturan gubernur yang sudah diterbitkan, dan dari 497 baru 15 kabupaten/kota melaporkan peraturan bupati yang sudah diterbitkan," ujarnya.
Sesuai Permentan 122/Permentan/SR.130/11/2013 peraturan daerah terkait alokasi pupuk itu paling lambat pertengahan Desember 2013 untuk peraturan gubernur dan akhir Desember 2013 untuk peraturan bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika