REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, selama ini banyak kepala desa (kades) yang mengadu soal minimnya infrastruktur untuk mendukung pemasaran produksi pertanian mereka.
"Saya sering berkunjung ke sejumlah desa baik di Provinsi Kaltim maupun Kaltara. Selain keterbatasan infrastruktur umumny warga dan kepala desa menyampaikan curhat (curahan hati) soal sulitnya mereka meningkatkan hasil pertanian padi," ujarnya saat dihubungi dari Samarinda, Minggu.
Ia mengatakan, relatif sulitnya meningkatkan produksi padi itu juga karena sawah warga kekurangan terutama pada musim kemarau, sedangkan jika musim hujan justru sebaliknya, yakni banyak sawah yang terendam air sehingga tanaman padi yang usia masih muda kemudian mati.
Hetifah mengaku sangat mendukung Kecamatan Babulu menjadi lumbung padi, sehingga dia akan meneruskan keinginan membangun bendungan itu kepada Badan Wilayah Sungai Regional III Kalimantan karena lembaga inilah yang memiliki kewenangan.
Hanya saja perlu ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang lokasinya berbatasan. Selain juga perlu dipastikan mengenai pembebasan lahan serta persyaratan lain yang harus dipersiapkan sebelum pembangunan bendungan dilakukan.
"Apabila persyaratan yang dibutuhkan sudah dilengkapi, maka saya akan mengawal proses penganggarannya di pemerintah pusat, kemudian saya akan melakukan koordinasi dengan Badan Wilayah Sungai Regional III Kalimantan" ujarnya.
Kepala Desa Gunung Mulya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Odang, menginginkan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, sehingga relatif sulit untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Sejumlah kades yang menyampaikan harapan agar dibangun infrastruktur itu adalah Kades Sebakung, Muharis, Kades Sri Raharja, Priyono dan Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) Gunung Mulya, dan Suyatno, Kasi Kesejahteraan Kecamatan Babulu.
Para kepala desa itu utamanya menginginkan agar pembangunan bendungan yang sumber airnya dari sungai dapat segera terealisasikan.
Apalagi Kecamatan Babulu tergolong usia muda karena baru tiga tahun dimekarkan, oleh sebab itu masih sangat memerlukan sentuhan dari pemerintah baik pusat, Pemprov Kaltim, maupun Kabupaten Penajam Paser Utara.
Di Kecamatan Babulu, kata Suyatno, terdapat 12 desa dan beberapa dusun memiliki 7.306 hektare lahan produktif. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani, sedangkan di Desa Gunung Mulya saja ada sekitar 850 hektare lahan persawahan.
Pemprov Kaltim telah menetapkan Kecamatan Babulu sebagai daerah lumbung padi, namun demikian kendala yang dihadapi masyarakat adalah sulitnya meningkatkan masa panen yang hanya satu kali setahun.
Dia mengatakan, petani membutuhkan bendungan tersebut sebagai sumber air sebagai air bagi pengairan sawah mereka pada saat proses penanaman benih untuk masa tanam kedua.
"Jika bendungan ini terealisasi, petani bisa meningkatkan masa panen menjadi dua kali dalam setahun, maka kesejahteraan masyarakat desa dan kecamatan akan meningkat, begitu pula pembangunan desanya pasti akan ikut maju" ujar Odang.
