REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk mendukung efektivitas penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PMK tersebut berisi pengenaan bea keluar progresif terhadap aktivitas ekspor bahan mineral mentah jika ditilik dari kadar konsentratnya. 

PMK ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Chatib Basri, Sabtu (11/1). "Ini rujukannya ke PP dan Permen ESDM karena di sana yang mengatur pengolahan dan pemurnian. Jadi, berdasarkan itu, Kementerian Keuangan mengatur implikasinya," ujar Chatib kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/1). 

Seperti diketahui, sebagai turunan dari UU 4/2009, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Turut diterbitkan pula Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. 

Secara umum, menurut Chatib, filosofi dari penerbitan PMK ini adalah pelarangan ekspor bahan mentah yang mulai diberlakukan terhitung sejak 12 Januari 2014 pukul 00.00 WIB. Sedangkan mineral yang masih boleh diekspor dari sisi pengolahan dan pemurniannya, akan dijabarkan dalam PP dan Permen ESDM. "Ada tahapannya. Kita dari segi fiskal ingin memastikan tahapan tersebut terpenuhi. Prinsipnya, aturan ini bagus," ujar Chatib.