REPUBLIKA.CO.ID,GUNUNGKIDUL -- Kementrian Sosial menarget bisa memperbaiki 15-20 ribu Rumah Tak Layak Huni (RTLH) selama 2014 di seluruh Indonesia. Program tersebut akan menggandeng perusahaan swasta atau pengusaha.
"Ini program bedah kampung, tahun ini kami menganggarkan 15-20 ribu rumah," ujar Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri saat berkunjung ke Kecamatan Semanu, Gunungkidul, Yogyakarta, Senin (13/1) sore.
Dia mengatakan Gunungkidul merupakan salah satu titik yang menjadi target program bedah kampung. Gunungkidul merupakan titik ke-35 yang rumah penduduknya telah diperbaiki. "Saya meminta keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha untuk membantu program ini," ujarnya.
Menurut Mensos, Indonesia masih memiliki 2,9 juta rumah tidak layak huni. Hal itu terkait dengan jumlah kemiskinan di Tanah Air yang masih 11,7 persen. Angka kemiskinan tersebut naik dari 11,37 persen lantaran kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun lalu.
Kepala Biro Humas Kemensos RI, Benny Setia Nugraha menambahkan perbaikan RTLH tahun lalu melebihi target. Tahun lalu, Kemensos menarget memperbaiki 5.000 RTLH, tetapi realisasi mencapai 8.000 rumah. Perbaikan tersebut menjangkau 100 titik di Indonesia.
Perbaikan RTLH dilakukan dengan syarat warga yang bersangkutan memiliki tanah sendiri. Perbaikan tersebut tidak mengubah ukuran rumah. "Rumah itu direhap terutama diperhatikan keamanannya," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul, Badingah mengungkapkan bantuan stimulasi RTLH 2013 diberikan kepada Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu. Bantuan diterima 100 kepala keluarga. Perbaikan RTLH mencapai 60 persen. "Rencana selesai 100 persen pada akhir Januari 2014," ujarnya.
Masing-masing kepala keluarga di Desa Dadapayu yang mendapat bantuan menerima dana sebesar Rp10 juta. Desa tersebut juga menerima dua paket sarana lingkungan masing-masing senilai Rp50 juta.
Di Gunungkidul masih terdata mencapai 14.241 kepala keluarga. Sementara keluarga miskin mencapai 99.277 kepala keluarga. Sementara, penyandang disabilitas mencapai 14.428 jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika