REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Charta Politik, Arya Fernandes menilai Joko Widodo alias Jokowi berpeluang mengambilalih kursi ketua umum PDI Perjuangan (PDIP) apabila berhasil menjadi Presiden Indonesia.

"Tidak ada jaminan kursi ketua umum tetap aman di tangan Megawati bila Jokowi menjadi Presiden," kata Arya ketika dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (15/1).

Arya mengatakan ada sejumlah alasan yang membuat Jokowi berpotensi "mengkudeta" kursi Ketua Umum PDIP yang diemban trah Soekarno.

Pertama, sulit dipungkiri bahwa saat ini kesukaan publik maupun internal PDIP terhadap Jokowi jauh lebih besar ketimbang kepada Megawati. Kedua, berkaitan dengan kepentingan pragmatis para kader PDIP terhadap kekuasaan.

Dalam konteks ini, Arya memperkirakan kader PDIP yang berhasil menjadi anggota DPR cenderung akan lebih mendukung Jokowi sebagai ketua umum. Karena dianggap lebih bisa memuluskan kepentingan mereka dalam pembagian "kue" kekuasaan.

Alasan ketiga, secara logika kekuasaan akan menjadi aneh apabila seorang presiden yang notabene merupakan pemimpin nasional berdiri di bawah perintah ketua umum partai. "Kalau Jokowi presiden tiba-tiba dipanggil Megawati selaku ketua umum kan menjadi lucu," ujarnya.

Berkaca pada kemungkinan tersebut, Arya menyatakan faksionalisasi di internal PDIP akan menguat apabila Jokowi menjadi presiden. Dia menyarankan agar Megawati membuat negosiasi pribadi dengan Jokowi apabila terpilih menjadi capres.

"Pengambilalihan kursi ketua umum dari trah Soekarno oleh Jokowi sangat ditentukan negosiasi yang dilakukan Megawati," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika