REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan pihaknya meminta turunnya izin konservasi penuh dalam pengelolaan kebun binatang Surabaya (KBS). Hal ini diperlukan agar pengelolaan KBS dapat lebih baik dibandingkan sekarang ini.
"Kalau izin konservasi penuh, maka kami dapat tangani,’’ ujar Rismaharini yang sering disapa Risma, kepada wartawan seusai mengadukan permasalahan pengelolaan KBS kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (20/1). Misalnya bila ada pegawai nakal, maka akan langsung ditindak.
Namun, kata Risma, saat ini kondisinya masih abu-abu sehingga harus koordinasi dengan sejumlah pihak. Oleh karenanya pemkot berharap agar izin konservasi dapat segera turun untuk menciptakan pengelolaan KBS yang lebih baik.
Sebelumnya, kedatangan Risma ke KPK untuk melaporkan permasalahan dalam pengelolaan KBS. Risma melakukan konsultasi terkait pengelolaan KBS seperti pertukaran antara satwa dengan mobil maupun bangunan. Menurut dia, pemkot Surabaya yang kini mengambil alih pengelolaan KBS ingin mengetahui apakah pertukaran hewan tersebut diperbolehkan.
Dikatakan Risma, Pemkot Surabaya tidak setuju dengan adanya pertukaran satwa dengan mobil atau bangunan tersebut. Namun hal itu dilakukan oleh pengelola KBS sebelumnya.