REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat pada Selasa mendesak semua pihak di Thailand untuk menahan diri dari kekerasan saat sekutu Amerika Serikat itu memberlakukan keadaan darurat untuk mengatasi protes massa.

Washington mengutuk kekerasan dan menyerukan penyelidikan insiden-insiden termasuk serangan granat yang menewaskan satu orang dan melukai puluhan lainnya.

"Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan, menahan diri, dan menghormati aturan hukum," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marie Harf dalam pernyataan.

"Kami mendorong semua pihak yang terlibat untuk melakukan dialog yang tulus guna menyelesaikan perbedaan politik secara damai dan demokratis."

Pemerintahan Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra mengumumkan keadaan darurat selama 60-hari, yang mencakup larangan pertemuan lebih dari lima orang, tetapi mengesampingkan penggunaan kekuatan atau memberikan peran utama kepada tentara.

Pada 2010, tindakan keras yang dipimpin militer terhadap protes-protes - kemudian dipimpin oleh pasukan yang bersimpati kepada klan Shinawatra - menyebabkan puluhan kematian.

Yingluck telah menyerukan pemilihan umum pada 2 Februari, namun pihak oposisi utama memboikot pemungutan suara. Para pengunjuk rasa telah bersumpah untuk menutup Bangkok sampai Yingluck jatuh.

Thailand adalah sekutu AS tertua di Asia, dengan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Siam, yang terkenal menawarkan gajah-gajah kepada presiden Abraham Lincoln untuk melawan perang saudara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika