REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Terhitung mulai tahun ini, Pemerintah RI dan Kerajaan Arab Saudi sepakat melakukan ujicoba penyelenggaraan haji melalui program e-hajj (sistem elektornik jamaah haji). Menurut Menag Suryadharma Ali, program e-hajj diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan dan efisiensi biaya pemondokan atau pun pelayanan lainnya.
Lebih jauh lagi, program tersebut mengedepankan adanya transparansi khususnya pemilik pemondokan. Selanjutnya, program e-hajj akan diberlakukan mulai 2015 mendatang. Pembahasan penyelenggaraan haji 2014 serta evaluasi haji 2013 itu dilakukan antara Menag RI Suryadharma Ali dengan Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi, Dr Bandar bin Muhammad Hajjar di Jedah, kemarin.
Soal ujicoba tahun ini, kata Menag, dilakukan mengingat belum terlihat adanya kesiapan SDM, belum adanya integrasi sistem di masing-masing negara. Termasuk apabila masalah penyelesaian pelayanan dengan sistem e-hajj menjadi persyaratan diberikannya visa haji. “Kami meminta dispensasi pelaksanaan e-hajj secara penuh hingga tahun 2015 mengingat risiko gagal cukup besar bagi Indonesia yang memiliki jemaah haji terbesar” ujar Menag SDA dalam siaran persnya yang diterima ROL, Rabu (21/1).
Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi, Dr Muhammad Hajjar menyambut positif hal tersebut dan meminta untuk dilakukan uji coba e hajj hingga April 2014. Selanjutnya sebelum mengambil keputusan apakah program tersebut akan dilanjutkan atau ditunda secara penuh hingga 2015. Kemenag sudah mempersiapkan tim teknologi informasi terkait dengan e-hajj apabila hal tersebut akan dilakukan tahun ini juga dan siap berdialog dengan tim TI Arab Saudi.
Di akhir pembicaraan, kedua menteri sepakat bahwa tahun 2014 akan berupaya meningkatkan kerja sama lebih erat dalam pelayanan di Arab Saudi, baik aspek ibadah maupun aspek pelayanan. Kemenag juga akan memperbaiki kualitas pemondokan di Makkah, penambahan bus salawat dan bus antarkota, meningkatkan kualitas dan anggaran katering. Termasuk memperbaiki fasilitas kesehatan, pengamanan serta tenda di Arafah, Mina dan Jamarat. Pihak Kemenag juga mengusulkan adanya muzakarah ulama Indonesia dan Saudi untuk membahas isu-isu sensitif seperti mina jadid, miqot, dam, dan isu ibadah lainnya.
Pembahasan di tingkat kebijakan tersebut akan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat teknis. Kemenag akan memimpin tim teknis Indonesia didampingi Dirjen Haji dan Umrah Dr Anggito Abimanyu membahas kebijakan baru tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika