REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan juri Anugerah Adinegoro 2013 memutuskan tajuk rencana berjudul ' Ironi Pencalonan DPR'yang dimuat di Harian Kompas 24 April 2013 meraih Penghargaan Jurnalistik Adinegoro 2013. Tulisan ini menyisihkan 34 naskah yang masuk ke dewan juri.
Keputusan dewan juri yang bersidang di Jakarta pada Rabu (22/1), memberi nilai sebesar 262,5 terhadap tajuk rencana tersebut. Dewan juri terdiri atas tokoh pers Atmakusumah Astraatmadja, Parni Hadi dan Artini Soeparmo, dosen London School of Public Relations, bersepakat memilih tajuk rencana tersebut karena memiliki keunggulan baik dalam materi maupun penyajian.
“Tajuk rencana berjudul Ironi Pencalonan DPR secara umum mempunyai kelebihan pada kekuatan penyampaian argumentasi dan pendapat yang koprehensif serta ditulis dengan struktur yang baik dan bahasa baku yang jelas,” kata Atmakusumah dalam siaran persnya yang diterima ROL, (Rabu (22/1).
Parni Hadi juga mencatat bahwa karya tersebut bersifat antisipatif dan bisa mengingatkan calon pemilih pada Pemilu 2014. Sebaliknya, Artini menyoroti masih ada kelemahan dalam karya yang menang itu karena judulnya kurang kuat untuk sebuah tajuk recana. “Dari seluruh karya yang masuk tahun ini, pada umumnya sangat baik dan memenuhi persyaratan penyajian karya jurnalistik dalam format tajuk rencana baik dari segi struktur maupun penggunaan bahasa,” kata Atmakusumah.
Atas kemenangan ini, Harian Kompas akan mendapat hadiah piagam, tropi, dan uang tunai Rp50 juta ang akan diserahkan pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2014 di Bengkulu pada 9 Februari 2014.
Penghargaan Adinegoro diberikan setiap tahun untuk mengapresiasi karya jurnalistik dengan kategori laporan investigasi, jurnalistik foto, karikatur, tajuk rencana, radio dan televisi. Anugerah jusrnalistik Adinegoro diselenggarakan sebagai rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional. Selain itu panitia Hari Pers Nasional juga memberikan dua penghargaan khusus untuk jurnalistik media situs berita (siber) dan jurnalistik infotainment.
Ikuti Whatsapp Channel Republika