REPUBLIKA.CO.ID,KIEV -- Anggota parlemen Ukraina akan mengadakan sidang luar biasa pekan depan untuk membahas cara-cara keluar dari krisis politik yang sedang berlangsung di negara itu, kata Ketua Parlemen Volodymyr Rybak pada Kamis (23/1).

"Memang, perlu untuk mengumpulkan oposisi dan mayoritas parlemen sehingga mereka bisa membahas isu-isu yang muncul, khususnya pengunduran diri pemerintah dan undang-undang yang disetujui oleh parlemen sebelumnya," kata Rybak selama pertemuannya dengan Presiden Viktor Yanukovych.

Pernyataan Rybak, yang dilaporkan Xinhua dan dikutip Jumat (24/1), tampaknya merujuk pada seruan oposisi agar pemerintah Perdana Menteri Mykola Azarov mundur dan meyakinkan undang-undang anti-protes yang menggebrak parlemen pekan lalu.

Seruan pertemuan darurat terjadi di tengah-tengah bentrokan mematikan antara polisi antihuru-hara dan demonstran, yang turun ke jalan untuk menunjukkan kemarahan mereka atas undang-undang kontroversial yang melarang pemakaian masker dan helm selama sidang umum dan memungkinkan hukuman penjara hingga lima tahun bagi mereka yang menghalangi bangunan umum.

Lebih dari 300 orang telah terluka sejak gelombang baru protes antipemerintah meletus pada akhir pekan lalu. Selama kerusuhan Rabu, sedikitnya tiga orang dilaporkan tewas di lokasi bentrokan. Rybak mengatakan anggota parlemen dari oposisi dan partai yang berkuasa harus menemukan kompromi untuk memastikan perdamaian dan ketenangan di negeri ini.

Protes pertama dimulai pada 21 November dengan demonstrasi damai menuntut integrasi Eropa negara itu, tetapi segera memuncak menjadi gerakan kekerasan nasional, dengan demonstran menuntut pemakzulan presiden, pengunduran diri pemerintah dan pembubaran parlemen. Parlemen Ukraina pada 3 Desember menolak mosi tidak percaya terhadap pemerintah Azarov.

Ikuti Whatsapp Channel Republika