REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menyiapkan putusan terkait penyelenggaraan pemilu dini Thailand yang  diselenggarakan Ahad (2/2. Sejumlah pihak menilai, pemilu tersebut sebagai tanda bakal berakhirnya krisis politik dan ekonomi yang terjadi di Thailand.

Keputusan itu perlu diambil, mengingat semakin meningkatnya aksi kekerasan di sejumlah wilayah di Bangkok. Namun perwakilan gerakan antipemerintah, Suthep Thaugsuban, menyampaikan kepada sejumlah massa dalam sebuah pertemuan yang dilakukan, Kamis (23/1) agar pendukungnya tak ikut pemilu itu.

‘’Sekarang saya katakan kepada kalian, tidak perlu siap-siap. Kalian juga tidak harus pergi memilih, karena kami akan menutup seluruh ruas jalan,’’ katanya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (24/1).

‘’Saya ingin kalian tahu, gerakan protes antipemerintah ini sudah siap bergerak di setiap provinsi. Tidak ada lagi ruang tersisa untuk menyelenggarakan pemilu,’’ ujar Suthep lagi. Pemimpin oposisi ini mendesak pemerintah untuk mundur dan segera membentuk dewan rakyat.

Pada Kamis (23/1) MK Thailand pun harus menangguhkan hasil putusannya, apakah pemilu 2 Februari itu dapat tetap berlangsung tepat waktu atau ditunda. Namun, Komisi Pemilihan Umum Thailand menegaskan, kondisi negara saat ini  tidak stabil untuk tetap dilangsungkannya pemilu.

KPU menilai, apabila pemilu tetap terselenggara, secara teknis hal tersebut dikhawatirkan hanya akan diikuti oleh sedikit pemilih. Tak hanya itu, pemilu juga akan menghasilkan anggota parlemen yang lebih sedikit pula.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan keputusan untuk menyelenggarakan pemilu pada 2 Februari telah disetujui dan ditandatangani oleh Raja, sehingga tak lagi bisa diubah. Sementara sejak awal, pihak oposisi telah bertekad untuk memboikot jalannya pemilu dini tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika