REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengakui adanya permintaan dari DPR kepada jajaran BUMN. Seringkali, jika penolakan dilakukan ada sejumlah risiko yang harus dihadapi. 

Misalnya, harus mondar-mandir ke DPR untuk urusan yang sama dan seharusnya bisa segera selesai. "Ya, akibatnya memang harus, harus sering dipanggil DPR. Ya harus dijalani," katanya di kantor presiden, Senin (27/1). 

Ia mengaku sudah mengingatkan jajaran BUMN untuk tidak mengabulkan dan melayani hal-hal aneh yang diminta oleh parlemen. Termasuk pembagian uang THR. 

Karenanya, ia yakin saat ini tak banyak lagi jajaran BUMN yang terjebak. "Sekarang gak ada yang mengadu, mungkin mereka juga tidak perlu mengadu lah, itu memang tugasnnya dia, untuk tidak melayani," katanya. 

Sebelumnya, diberitakan nama Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan muncul dalam komunikasi dengan mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini yang disadap KPK. Dalam pembicaraan antara itu, muncul ucapan yang diduga sebagai bentuk permintaan THR dari anggota Komisi VII DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika