REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan sudah ada pembicaraan antara kemenkominfo, kemenhan, dan kemensesneg. Pembicaraan itu terkait pengadaan satelit khusus militer untuk antisipasi penyadapan dari luar negeri.

"Sudah ada komunikasi, justru ini inisiasi dari kemenhan dan diserap kominfo. Karena tidak boleh lepas sebagai koordinator siber secara nasional," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Menurutnya, pengadaan satelit itu dirasakan sayang jika hanya digunakan untuk kepentingan pertahanan siber (cyber defense). "Maka kemungkinan kami kaitkan dengan siber nasional," ujarnya.

Terkait anggarannya, kata dia, menjadi wajar jika diturunkan ke kemenkominfo. Kemenhan tidak bermaksud menganggarkannya karena institusinya menggunakan satelit itu untuk kepentingan pertahanan.

"Anggarannya dari pemerintah, kami fleksibel selaku pengguna (anggaran) dan apabila itu diturunkan ke anggaran kominfo saya kira itu proporsional," katanya.

Dia mengatakan tidak tahu secara pasti besaran anggaran untuk pengadaan satelit tersebut. Namun kemampuan pertahanan Indonesia harus didukung berbagai komponen termasuk satelit.

"Saya kira masyarakat senang kalau tidak terganggu dari berbagai hal. Apabila ada anggaran, apa salahnya (pengadaan satelit militer) karena ini untuk kepentingan nasional," katanya.

Sjafrie menegaskan, DPR sudah memberikan dukungan agar institusi negara tidak terganggu secara teknis dan administrasi.

Menurut dia, saat ini bagaimana kemampuan anggaran bisa mendukung kebutuhan dari sistem pertahanan yang sudah didukung politik anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika