REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemerintah sementara Thailand telah memutuskan bahwa pemilihan umum 2 Februari akan diselenggarakan sesuai jadwal, kata Wakil Perdana Menteri sementara Phongthep Thepkanjana, Selasa (28/1).
Pemerintah akan mampu mengatasi semua masalah mengenai pemilu dan untuk menunda itu tidak akan menjadi solusi, kata Phongthep pada konferensi pers yang diadakan setelah pertemuan antara Perdana Menteri sementara Yingluck Shinawatra dan para anggota pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU).
KPU tidak setuju dengan keputusan tersebut, tetapi masih akan melakukan upaya yang terbaik untuk mengatur pemilu, kata Komisaris Pemilihan Somchai Srisuthiyakorn pada konferensi pers. Jika pemilu 2 Februari berjalan sesuai yang direncanakan, pertemuan pertama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru akan ditunda selama tiga atau empat bulan, kata Somchai.
Menurut laporan Xinhua yang dikutip Rabu (29/1), pemilu baru akan diadakan pada akhir Februari untuk 83 daerah pemilihan, di mana pemungutan suara awal terganggu oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah pada pekan lalu. Menurut Somchai, suara-suara yang dikumpulkan dari pemilihan dijadwal ulang dan untuk konstituen ini akan dihitung dengan mereka pada pemilihan 2 Februari, yang menyumbang keterlambatan dalam persidangan DPR.
Yingluck dan beberapa anggota kabinetnya bertemu dengan para anggota KPU di Army Club, Jalan Vibhavadi Rangsit, di ibu kota sementara polisi berhasil melarang para pengunjuk rasa dari menyerang ke dalam gedung tersebut. Pada satu saat, para pengunjuk rasa terluka karena tembakan sementara para penyerang diduga terluka oleh pengunjuk rasa lainnya.
"Sejak pemungutan suara awal di 66 provinsi baru-baru ini diadakan tanpa masalah pemilu dan hanya 10 provinsi dan Bangkok yang bermasalah, maka pemilihan umum harus diadakan sesuai jadwal pada 2 Februari," kata Yingluck selama pertemuan.
Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) pada Selasa memutuskan untuk membentuk sebuah panel guna meluncurkan penyidikan pemakzulan terhadap Yingluck atas tuduhan kelalaian tugas dalam skema penjaminan beras. Yingluck menjabat sebagai ketua Komite Kebijakan Perberasan Nasional untuk mengatasi perberasan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika